Palangka Raya – Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi (RB) tetap menjadi prioritas, hal ini tercermin dalam kegiatan Penguatan dan Pendampingan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB General B12 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di Rupbasan Kelas I Palangka Raya, Jumat (29/11/2024).

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Anggun Prasetyo, Kedatangan Tim Kantor Wilayah tersebut disambut hangat oleh Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, Imam Sutriyono, selaku Plh. Kepala Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang didampingi Ketua Tim Zona Integritas (ZI), Sisy, beserta Tim.

Dalam arahannya, Anggun menekankan bahwa meskipun Rupbasan akan berpisah dari Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan RB harus tetap menjadi fokus utama. “Reformasi birokrasi bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi juga budaya kerja yang harus terus dilestarikan, dimanapun organisasi ini berada,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini Pranata Komputer, Lulu'ul Watef turut menyampaikan sejumlah catatan penting dari Inspektorat Jenderal terkait data dukung RKT RB Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Dari seluruh data dukung yang telah di upload, baru 25% yang memenuhi kriteria. “Masih ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar evaluasi Itjen,”  jelas Lulu.

Pranata Humas, Melinda Paramitha kemudian juga menyampaikan bahwa, Evaluasi oleh Itjen yang akan dilaksanakan di BPSDM Hukum dan HAM Depok pada 9-14 Desember 2024 nanti, tidak akan ada perpanjangan waktu untuk perbaikan data dukung. Oleh karena itu, tim Kanwil memberikan rekomendasi percepatan agar target dapat tercapai tepat waktu. ”Kami sarankan untuk segera melakukan perbaikan data dukung, sebelum evaluasi berlangsung,” tuturnya.

Imam Sutriyono mewakili Rupbasan menyampaikan apresiasi atas pendampingan ini. “Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dukungan dari Kanwil. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan memastikan data dukung kami sesuai dengan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan satuan kerja untuk memastikan Reformasi Birokrasi terus berjalan, tidak hanya sebagai pemenuhan administrasi tetapi juga sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Red-Dok, Humas Kalteng, Mel-Nov 2024).

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah laksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 yang temakan “KORPRI UNTUK INDONESIA”, Jumat (29/11/24).

Bertempat di Halaman Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Maju Amintas Siburian) hadir langsung menjadi Inspektur Upacara serta di ikuti oleh Kepala Divisi  Keimigrasian (Teodorus Simarmata), Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT), Pejabat Administrator/ Pengawas dan Jajaran UPT Pemasyarakatan/Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan “Pada hari ini, 29 November 2024, KORPRI memperingati ulang tahunnya yang ke-53. Sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus   Penasihat Nasional  KORPRI, serta atas nama Pemerintah, Negara, dan pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh  anggota KORPRI di mana pun  bertugas,” ucap Kakanwil.

Beliau megucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Keluarga Besar KORPRI yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik, dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara tema ulang tahun kali ini, "KORPRI untuk Indonesia," sangat tepat untuk menggambarkan peran KORPRI dalam perjalanan bangsa ini.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,  KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI, dengan tujuan utama untuk  memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Saya berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi   program pemerintah kepada masyarakat,” tuturnya.

“Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus KORPRI di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan  kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI sejalan dengan tujuan besar organisasi ini,” pungkasnya.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual menggelar kegiatan edukasi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya hak kekayaan intelektual (KI) kepada mahasiswa, Kamis (28/11/24).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Laila Rahmawati), yang memberikan paparan mendalam mengenai berbagai aspek kekayaan intelektual. Dalam sesi ini, Laila menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal.

Laila memaparkan mengenai jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang sering dijumpai, seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Selain itu, ia juga mengenalkan kekayaan intelektual komunal yang meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik, serta indikasi asal.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya terlihat sangat antusias dalam mengikuti sesi pembelajaran ini. Banyak dari mereka yang aktif mengajukan pertanyaan terkait aplikasi kekayaan intelektual dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Laila Rahmawati juga menekankan pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang semakin berkembang pesat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenkumham dalam memperluas pemahaman masyarakat, khususnya kalangan akademisi, mengenai pentingnya melindungi karya dan inovasi. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual di masa depan.

Program ini mendapat apresiasi positif dari pihak kampus dan mahasiswa, yang merasa semakin terbuka wawasannya tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital yang terus berkembang.

Palangka Raya – Dalam upaya mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang berdaya saing dan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Penguatan Verifikator Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Triwulan IV (B12) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kamis (28/11).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) yang memberikan arahan strategis kepada para verifikator. Diana menegaskan pentingnya peran verifikator sebagai ujung tombak dalam memastikan akurasi, validitas, dan akuntabilitas dokumen RKT RB dan LKE WBK/WBBM.

“Verifikator memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penguatan ini bertujuan untuk membekali para verifikator dengan kemampuan teknis dan analisis mendalam sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien,” ujar Diana.

Dalam kegiatan ini, para verifikator mendapatkan pembekalan tentang metode verifikasi dokumen RKT RB dan LKE WBK/WBBM sesuai dengan Permenkumham No. 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas.

Kegiatan penguatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. “Mari kita jadikan hasil evaluasi ini bukan hanya sebagai laporan, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa kita mampu memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” tutup Diana. (Reddok, Humas Kalteng – HF, November 2024).