Palangka Raya - Penyebaran informasi hukum kepada para pelajar merupakan salah satu peran penting dalam mencegah kenakalan remaja yang saat ini terbilang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, sehingga langkah-langkah preventif seperti pemberian konseling ataupun penyuluhan hukum perlu dilakukan secara masif dan aktif di berbagai tingkatan sekolah

Kanwil Kemenkumham Kalteng yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat melakukan giat penyuluhan hukum langsung dengan materi "Lawan dan Stop Kenakalan Remaja" kepada para pelajar di MTs Negeri 1 Palangka Raya, Senin, 20 Mei 2024

Tim Penyuluhan Hukum terdiri dari Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Vasco Fernando), Penyuluh Hukum (Herry Permana & Muhammad Rafid Zuhdi), Analis Hukum (Yuyun Kartinah & Rizki Imawaty) dan JFU (Samuel Sulistyo) memberikan pemahaman mengenai kenakalan remaja yang dapat menjurus ke tindakan kriminal.

Kenakalan remaja merupakan bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat hingga perbuatan melanggara hukum yang merugikan pelaku dan korban baik secara materim maupun immateril, adapun setidaknya terdapat 3 (tiga) tingkatan kenakal remaja yakni : Tindakan yang bertentangan dengan nilan dan norma di masyarakat, tindakan berupa pelanggaran, dan tindakan melanggar hukum
Berbagai bentuk-bentuk kenakalan remaja seperti : bullying, tawuran antar pelajar, pencurian, narkoba dan lain sebagainya menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan bangsa dan bernegara terutama untuk generasi muda penerus bangsa.

Para siswa-siswi yang menjadi peserta kegiatan sangat antusias mengikuti pemberian materi dan selingan QnA yang berkaitan, mereka juga berkomitmen untuk mendukung perlawanan dan menghentikan kenakalan remaja apabila terjadi di lingkungan sekolah, harapannya setelah mendapatkan materi terkait kenakalan remaja, para pelajar dapat benar-benar menghindari dan melawan perbuatan tersebut. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Bertempat di Halaman Kanwil Kemenkumham Kalteng Upacara ini di Pimpin oleh Sebagai pembina upacara Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan (Mubazirudin) serta di ikuti Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (Ka UPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkumham Kalteng dan Jajaran UPT yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Dalam sambutannya Mubazirudin menyampaikan Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua.

Organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda.Bahkan Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis Belanda, menyatakan: “Sesuatu yang ajaib sedang terjadi, Insulinde molek yang sedang tidur, sudah terbangun”.

Hari ini, kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.

Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner.

Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong “Indonesia Emas”.

Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.

Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.

Pangkalan Bun – Dua satuan kerja menjadi penutup penilaian desk evaluasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (17/05/2024). Dengan tim yang sama seperti sebelumnya, terdiri dari Tim Penilai Internal dan didampingi oleh Kepala Bagian Kepala Program mengunjungi Lapas Kelas III Sukamara dan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. Pada penilaian ini, TPI disambut hangat oleh masing-masing satuan kerja dengan menampilkan yel-yel secara kompak dan semangat.

Pemaparan progres pembangunan zona integritaspun dipimpin langsung oleh kepala satuan kerja masing-masing. Kepala Satuan kerja menyampaikan inovasi dan juga hasil/kinerja dari masing-masing kelompok kerja yang telah mengikuti indikator yang sudah ditentukan. Rupanya salah satu inovasi yang ada di Lapas Kelas III Sukamara menjadi perhatian khusus. Adanya agrowisata di Lapas Kelas III Sukamara memberikan manfaat tidak hanya untuk WBP namun juga masyarakat sekitar yang dapat berkunjung secara gratis. Adapun kompensasi layanan yang diberikan juga unik yaitu salah satunya ketika layanan tidak sesuai prosedur maka akan diganti dengan pemberian bibit tanaman gratis.

Tak mau kalah, Lapas Kelas IIB Pangakalan Bun juga menampilkan inovasinya yaitu PANDU (Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru Terpadu). Inovasi yang lahir karena pengalaman ini menjadikan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun mempersingkat pelayanan penerimaan tahanan baru yang artinya alur layanan menjadi efektif dan efisien.

Selanjutnya kegiatan desk evaluasi dilanjutkan dengan tanya jawab yang diajukan kepada masing-masing kelompok kerja dan duta layanan secara interaktif. Tim penilai juga memberikan banyak masukan demi pembangunan zona integritas yang lebih baik lagi. “Yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas untuk wilayah bebas korupsi ini bukan hanya untuk memenuhi data dukung namun memenuhi indikator yang sudah ditentukan” ujar salah satu tim penilai internal. Selain verifikasi yang berkaitan dengan dokumen yang telah diunggah di aplikasi E-RB, verifikasi lapangan juga dilakukan di kedua satuan kerja.

Lainnya, Arman Syah Razak sebagai ketua tim menambahkan bahwasanya masukan yang telah disampaikan agar dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan nilai akhir pada desk evaluasi dan menjadi bekal di tahap selanjutnya. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelayanan kekayaan intelektual diperlukan sarana dan prasarana yang baik sesuai standar kebutuhan sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan, maka menindaklanjuti hal tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Muhamad Mufid didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Gunawan, Kepala bidang Hukum, Khudloifah, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Laila Rahmawati beserta staf melakukan Koordinasi ke Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual untuk berkonsultasi, Kamis 16/05/2024.

Bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal KI, Anggoro Dasananto, Kepala divisi pelayanan hukum dan ham Muhamad Mufid menyampaikan permohonan sarana dan prasarana untuk penyebaran informasi tentang pelayanan KI baik melalui leafleat atau pun videotron, hal ini berkaitan dengan tidak adanya anggaran untuk pembuatan leafleat maupun untuk sewa videotron tersebut maka besar Harapan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Khususnya Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual untuk dapat di fasilitasi oleh Unit Eselon I.

Anggoro Dasananto menanggapi baik hal tersebut karena memang Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan baik dalam hal Pengelolaan yang meliputi Perencanaan, Pemeliharaan sampai Penghapusannya.
Beliau sampaikan bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana penyebaran informasi tersebut, pihak kanwil diarahkan untuk membuat surat permohonan usulan kebutuhan sarpras dengan dilampirkan persetujuan RKBMN Tahun berjalan dari Biro Pengelolaan BMN dan Barjas yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. (Red-dok, Kemenkumham Kalteng - Agus Rubiyanti, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :