Palangka Raya – Gangguan serius pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas menjadi perhatian utama dalam kunjungan Tim Sekretariat Dewan Kabupaten Gunung Mas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng sebagai upaya mencari solusi atas kendala teknis yang terjadi.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Sekretariat Dewan Kabupaten Gunung Mas, Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng, Tim JDIH Kabupaten Gunung Mas, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam membahas permasalahan yang berdampak langsung pada layanan informasi hukum kepada masyarakat.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah gangguan akses website JDIH pasca migrasi hosting, yang diperparah dengan maintenance berulang serta indikasi serangan siber. Kondisi ini menyebabkan layanan informasi hukum tidak dapat diakses secara optimal, sehingga berpotensi menghambat transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Tim BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam menangani permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang direkomendasikan adalah melakukan koordinasi teknis intensif dengan BPHN Pusat untuk mendapatkan asistensi langsung, khususnya terkait penanganan hosting, migrasi server, serta normalisasi akses website.
Selain itu, penguatan sistem keamanan siber menjadi fokus utama guna mencegah serangan yang dapat mengganggu stabilitas layanan. Optimalisasi peran Dinas Kominfo setempat juga didorong, termasuk penerapan backup data secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kehilangan data akibat gangguan sistem.
Tim kerja BPHN juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta pelaporan perkembangan penanganan kepada instansi pembina. Hal ini dinilai krusial mengingat peran strategis JDIH sebagai sumber informasi hukum bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat Dewan Kabupaten Gunung Mas menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Kalteng agar layanan JDIH dapat segera pulih dan kembali berjalan tanpa hambatan. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap akses informasi hukum yang transparan dan akuntabel. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, April 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
