Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Gelar Pembukaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kamis (08/08/24).
Bertempat di Aula Mentaya kegiatan ini di buka langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Joko Martanto) dan di hadiri Pejabat Adminstrator/Pengawas, JFT, JFU Narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah, Narasumber dari Biro, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Pemasyarakatan dan Para Pengelola Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Wilayah.
Plt. Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan “APBN merupakan instrument kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu APBN perlu untuk terus dikawal dalam pelaksanaannya agar fungsinya berjalan dengan semestinya,” ucap Plt. Kakanwil.
Untuk memastikan bahwa setiap Kementerian atau Lembaga mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep value for money, diperlukan adanya instrument yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Sehingga adanya IKPA merupakan raport bagi satker atas pelaksanaan anggaran di lingkup masing- masing. Indikator pada IKPA menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran baik dari sisi input value maupun output yang dihasilkan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menetapkan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar 96, dari tahun sebelumnya sebesar 95.
“Alhamdulillah pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2024 jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah memperoleh nilai 99,44. Semoga kinerja yang baik ini dapat dipertahankan atau bahkan dapat lebih baik lagi hingga akhir tahun,” tuturnya.
“Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan awareness pengelola keuangan akan pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, serta mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja,” tutupnya.
