Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Kamis (21/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan BPK RI selama beberapa bulan terakhir terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan yang terpusat dari Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng bersama Tim Kerja Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara. Exit meeting ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh jajaran terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Nico Afinta) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah mendukung proses pemeriksaan BPK RI melalui penyediaan data dan dokumen secara optimal selama pelaksanaan audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas dan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI,” ujar Nico Afinta dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C BPK RI (Ida Irawati) menyampaikan hasil evaluasi pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025. Pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan tersebut mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari kesesuaian administrasi hingga efektivitas pelaksanaan anggaran pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menyampaikan bahwa kegiatan exit meeting ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.
“Melalui kegiatan ini, kami semakin memperkuat komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan. Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng akan terus meningkatkan kualitas administrasi dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Hajrianor.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2025. Diharapkan, hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
