Sampit – Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Analisa Evaluasi Kebijakan pada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selasa (17/06/2025)
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan di bidang kenotariatan. Dalam diskusi yang berlangsung secara interaktif, Tim BSK menggali berbagai informasi dari para notaris, termasuk kendala di lapangan, efektivitas regulasi yang berlaku, serta aspirasi terhadap pembaharuan kebijakan.
Ketua Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Benny Yuandrias bersama tim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dunia profesi.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin mendengar secara langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para notaris di lapangan. Apa yang kami catat hari ini akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif di bidang kenotariatan,” ujar Benny.
“Kami percaya bahwa kebijakan yang baik lahir dari dialog yang inklusif, dan kegiatan ini adalah wujud komitmen kami untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Pengurus INI Kabupaten Kotawaringin Timur, Retnanni Winahju menyampaikan apresiasi atas inisiatif BSK Kanwil Kemenkum Kalteng yang langsung turun ke daerah.
“Kami merasa didengar. Banyak hal teknis dan kebijakan yang selama ini menjadi tantangan di daerah dapat kami sampaikan secara langsung. Kami berharap ini menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah dan praktisi hukum, khususnya notaris, dalam memperkuat kebijakan publik yang relevan dan solutif agar lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim BSK juga menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat.
Kegiatan ini disambut antusias oleh para pengurus INI Kotawaringin Timur, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keterlibatan langsung Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam menjembatani suara daerah. Mereka berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan demi terciptanya kebijakan hukum yang adaptif dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025).
