Palangka Raya – Dalam rangka mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan Penguatan dan Pendampingan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) General dan Meso Triwulan IV, Selasa (12/11/24).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemantauan kehumasan serta sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Gratifikasi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palangka Raya dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palangka Raya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi, (Anggun Prasetyo N) berserta jajaran.

Dalam arahannya, Diana menekankan pentingnya pemenuhan dokumen pendukung sebagai salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Pemenuhan data dukung RKT adalah langkah strategis untuk memastikan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai rencana. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang bebas pungutan liar dan gratifikasi, demi menjaga integritas lembaga," ujar Diana.

Lanjutnya, penyusunan dokumen data dukung RKT RB General dan Meso, Beliau menyoroti pentingnya ketelitian dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan, sehingga capaian Reformasi Birokrasi dapat diukur secara akurat dan transparan.

Pemantauan kehumasan juga menjadi bagian utama kegiatan ini. Tim memastikan bahwa unit kehumasan di Bapas dan Lapas Perempuan Palangka Raya dapat berfungsi optimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga," jelas Anggun.

Selain itu, sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi mengingatkan seluruh pegawai akan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan mencegah praktik pungutan liat.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antara Bapas Kelas I Palangka Raya dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya dalam mendukung program kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, khususnya terkait Reformasi Birokrasi.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Wilayah pada minggu pagi (10/11). Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Kalteng, serta jajaran Unit Pelaksana Teknis se-Kota Palangka Raya yang hadir untuk bersama-sama mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh pegawai untuk merenungkan kembali makna kepahlawanan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa dimana hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang perjuangan mereka yang telah gugur demi kemerdekaan dan keutuhan negara.

Ditekankan juga bahwa semangat kepahlawanan harus terus dilanjutkan dalam bentuk pengabdian sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas-tugas negara di bidang hukum dan hak asasi manusia. Seperti para pahlawan yang rela berkorban, kita sebagai bagian dari Kemenkumham harus terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keadilan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sebagai aparatur sipil negara, seluruh jajaran juga memiliki peran besar dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, hukum, dan hak asasi manusia, yang merupakan warisan dari para pahlawan. Upacara Hari Pahlawan di Kanwil Kemenkumham Kalteng juga diisi dengan prosesi mengheningkan cipta, untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sesuai dengan tema yang diusung "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu" upacara Hari Pahlawan di Kanwil Kemenkumham Kalteng tahun 2024 ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus mengabdi dan bekerja keras demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita para pahlawan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, November 2024).

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Gunung Mas pada Jumat (08/11/2024). Kunjungan ini diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian). Agenda kunjungan ini meliputi koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Gunung Mas.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Binartha selaku Ketua Tim dari DPRD Kabupaten Gunung Mas. Dalam sambutannya, Binartha menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah. Ia menggarisbawahi hubungan baik yang telah terjalin antara DPRD Gunung Mas dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, terutama dalam pembentukan produk hukum daerah. Hubungan kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani sejak tahun 2021.

“Selama ini, kami sudah menjalin hubungan yang baik dalam pembentukan produk hukum daerah,” ujar Binartha.

Binartha juga memperkenalkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas periode 2024–2029 yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua produk inisiatif DPRD yang telah disusun dan siap untuk dibahas bersama pihak eksekutif.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) menyambut baik kedatangan Tim Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gunung Mas dan mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ia menyatakan kesiapan Kantor Wilayah untuk terus bekerja sama, khususnya dalam memberikan pendampingan teknis pembentukan produk hukum di daerah.

“Saat ini, Kantor Wilayah memiliki 12 tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Mereka siap membantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan produk hukum,” ujar Mufid.

Mufid menambahkan bahwa seluruh tim dan bahan sudah siap untuk mendukung pembahasan Raperda bersama pihak eksekutif sesuai kebutuhan DPRD Kabupaten Gunung Mas. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2024).

Foto Dokumentasi :  

Samarinda - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Jenderal AHU menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Data Notaris Wilayah Regional Kalimantan bertempat di Aula Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Timur selama 4 (empat) hari (05 s.d 08 November 2024). Rabu (6/11/2024)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Ditjen AHU khususnya sinkronisasi data Notaris yang dihadiri peserta dari Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kanwil Kemenkumham Kaltim dan Kanwil Kemenkumham Kalteng. Hadir mengikuti kegitan Kepala Sub Bidang AHU Kanwil Kemenkumham Kalteng (Hadi Cahyadi), dan Staf.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Andi Basmal) yang membacakan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dalam arahannya Kepala Divisi menyampaikan, “mengapresiasi inisiatif Direktorat Perdata, Ditjen AHU yang telah menginisiasi kegiatan penting ini. Sinkronisasi data notaris merupakan langkah strategis yang perlu kita lakukan bersama untuk memperkuat sistem administrasi kenotariatan“ ujarnya.

Kegiatan diisi dengan paparan serta arahan Narasumber dari Dijen AHU (Abdul Majid Hefzi) beliau merupakan Ketua Tim Kerja Peningkatan Layanan Pemberhentian, Perpanjangan Wilayah Kerja Notaris, dalam kesempatan ini beliau menyampaikan Kegiatan sinkronisasi kali ini memiliki beberapa fokus utama, yaitu pemadanan data KTP notaris dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional, pembaruan data notaris yang telah meninggal dunia, serta penonaktifan akun notaris yang telah memasuki masa pension.

“Sinkronisasi yang akurat juga akan meningkatkan validitas data notaris yang tercatat dalam sistem kita. Validitas ini bukan hanya sekedar soal keabsahan data administratif, tetapi juga soal integritas dan profesionalitas profesi notaris di Indonesia”, jelas Abdul Majid Hefzi. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2024)

Foto Dokumentasi :