Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar seleksi untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI). Seleksi ini bertujuan untuk memilih individu-individu yang memiliki komitmen dan kemampuan dalam mendukung upaya Kemenkum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kalimantan Tengah.

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Kemenkumham guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui tim yang terpilih, diharapkan dapat mempercepat implementasi prinsip-prinsip integritas di setiap aspek operasional dan pelayanan yang ada di instansi tersebut.

Seleksi ini diikuti oleh sejumlah pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng. Para peserta seleksi diwajibkan untuk melalui serangkaian tahapan, seperti wawancara, tes kemampuan, serta penilaian rekam jejak integritas masing-masing. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi dalam mendukung pencapaian Zona Integritas.

Menurut Kepala Kantor Wilayah, Maju Amintas Siburian, seleksi ini merupakan langkah strategis untuk membentuk tim yang solid dan berkompeten dalam mewujudkan Zona Integritas. "Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan, tetapi juga melibatkan peran aktif dari seluruh pegawai. Tim yang terbentuk nantinya akan menjadi garda terdepan dalam penerapan prinsip integritas di wilayah Kalimantan Tengah," ujarnya.

Dengan terbentuknya tim yang kompeten dan berdedikasi, diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan Zona Integritas di Kanwil Kemenkum Kalteng, sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada publik di seluruh Indonesia. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Kanwil Kemenkum Kalteng yang terdiri dari JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya (Agustina Daya Leluni), JFT Analis Hukum Ahli Muda (Yuyun Kartinah), melakukan penyuluhan hukum langsung kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya dengan materi Pemberian Bantuan Hukum Gratis. Rabu (26/2/2025).

Penyuluhan hukum di LPP Palangka Raya; bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diikuti Sebanyak 57 peserta yang terdiri dari 21 orang tahanan dan narapidana sebanyak 36 orang peserta.

Pada hari ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait Pemberian Bantuan Hukum Gratis. Selain teori, peserta juga diberikan contoh kasus nyata tentang akses keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penyebaran informasi hukum tak hanya dilakukan sebagai kegiatan yang bersifat seremonial belaka, namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tujuan pembudayaan hukum di lingkungan masyarakat dapat tepat sasaran dan bermuara pada pendidikan karakter yang baik.

Narasumber ahli yang hadir dalam penyuluhan ini. Agustina Dayaleluni, JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya, menyampaikan materi terkait Pemberian Bantuan Hukum Gratis dalam konteks pendampingan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Adapun materi pemberian bantuan hukum gratis agar para WBP yang masih proses persidangan maupun yang sudah vonis apabila ingin mengajukan upaya hukum kembali/lanjutkan dapat menggunakan jasa Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk memberikan pendampingan dalam melakukan upaya hukum, dengan pemberian materi tersebut diharapkan para WBP lebih mengetahui informasi hukum yang ada dan diharapkan ketika mendapatkan pembinaan di Lapas dapat memberikan perubahan dari segi jasmani dan rohani sehingga ketika sudah bebas dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama.

Kegiatan Penyuluhan Hukum sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekalipun karena memiliki hak yang sama akan akses informasi hukum positif yang ada, dengan adanya penyuluhan hukum pola pikir masyarakat diharapkan lebih terbuka akan pentingnya mengerti dan memahami jalannya hukum yang ada di Indonesia. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Kantor WilayahKementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dan memitigasi risiko.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kahayan ini dihadiri oleh pejabat administrator, JFT dan seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan di lingkungan Kemenkum Kalteng. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Deny Harlianto) yang dalam sambutannya menekankan pentingnya implementasi SPIP sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari sosialisasi, peserta diberikan pemahaman tentang cara-cara mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam setiap proses kegiatan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengendalian intern dan pemantauan risiko, diharapkan setiap unit kerja dapat lebih sigap dalam mendeteksi potensi masalah dan melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindarinya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para ASN di Kanwil Kemenkum Kalteng semakin paham dan siap dalam menerapkan SPIP serta mampu melakukan pemantauan dan penanganan risiko secara efektif, demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab serta memastikan setiap Unit Pemilik Risiko dapat mengelola daftar risiko yang telah disusun dengan baik, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446H Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kamis (27/02/2025).

Hadir mengikuti kegiatan dari Aula Mentaya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, beserta seluruh pejabat Administrator, JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkum Kalteng.

Munggahan Kemenkum kali ini diisi dengan silahturahmi para pegawai, tausiyah, doa bersama dan memberikan santunan kepada beberapa Panti Asuhan dan Panti Sosial. Dalam sambutan, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perbedaan pada setiap manusia merupakan bagian dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Perbedaan itu dalam Islam adalah sebuah Rahmat untuk kita saling tolong-menolong, bekerja sama di antara satu dengan yang lain dalam nilai-nilai kemanusiaan”, ucap Supratman.

Menkum berharap, perbedaan yang ada di tubuh Kemenkum bisa mendorong organisasi berjalan lebih baik, dengan saling melengkapi. Bicara esensi kegiatan, Menkum mengajak jajarannha untuk memaknai sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas kesempatan dipertemukan kembali dengan Bulan Suci Ramadhan.

"Munggahan itu adalah ungkapan syukur kita, karena kita masih diberi kesempatan Insya Allah dalam satu dua hari kedepan kita akan memasuki sebuah tahapan yang akan sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita," tutur Menkum.

"Bagi kita umat Islam, menyambut Bulan Suci Ramadhan adalah satu kebahagiaan tersendiri. Kita selalu rindu untuk menantikan kedatangan bulan suci Ramadan", Menkum berharap Bulan Suci Ramadhan juga akan mampu meningkatkan nilai solidaritas kemanusiaan. Sebagai bentuk implementasi paling nyata, Supratman mengajak jajaran untuk menunaikan kewajiban Zakat Fitrah dan Zat Mal. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2025)

Foto Dokumentasi :