Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah gelar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan yang bertemakan “Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Provinsi Kalimantan Tengah”, Kamis (16/05/24).

Kegiatan ini di hadiri para undangan dan peserta sosialisasi Layanan dari dinas terkait dan Stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah, kegiatan di buka oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Hadi Cahyadi) yang menyampaikan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng.

Hadi menyampaikan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak Kewarganegaraan termasuk salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi Negara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, dan sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Kewarganegaraan menjadi unsur yang sangat penting bagi sebuah negara dimana akan  selalu berkaitan dengan tanggung jawab dan hubungan timbal balik kepada negara. Negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan status kewarganegaraan sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya ‘stateteles’ atau tidak berkewarganegaraan. Namun di sisi lain berdasarkan peraturan yang berlaku, negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan inovasi dengan menyediakan berbagai layanan termasuk layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan bagi pemohon yang dapat diakses mandiri secara online melalui laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum https://ahu.go.id/.

“Tujuan utama dari layanan tersebut adalah dalam rangka memberikan percepatan dan kemudahan pelayanan publik bagi para pemohon layanan kewarganegaran dan pewarganegaraan,”. ucap hadi

“Kemudahan layanan serta proses yang cepat tentu akan mendorong optimalisasi kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,”.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tusi dari Direktorat Jenderal AHU memilki tugas untuk melakukan koordinasi terkait pendataan Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas khususnya di wilayah kerja Kalimantan Tengah.

Palangka Raya - Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham R.I. laksanakan Desk Evaluasi dan Verifikasi Lapangan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Selasa (14/05/2024).

Tim Penguji Desk Evaluasi dan Verifikasi Lapangan Inspektorat terdiri dari Pengendali Teknis (Aminullah Noor Pakpahan), Ketua Tim (Arman Syah Razak), serta Anggota Tim (Dewi Susiana Maulida dan Iwan Putra Siregar) yang didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) yang juga sebagai Sekretaris Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah beserta Tim RB Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Di hari yang kedua, 4 (empat) Satuan Kerja (satker) di jajaran Kemenkumham Kalimantan Tengah yang diuji dalam Desk Evaluasi yaitu :

1. Rutan Kelas IIA Palangka Raya;

2. Bapas Kelas I Palangka Raya;

3. Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya; dan

4. Lapas Kelas IIA Palangka Raya.

Di dalam pelaksanaan desk evaluasi ini, keempat UPT menyampaikan paparan satuan kerja, menampilkan yel-yel dan video profil WBK serta menjelaskan implementasi pelaksanaan pembangunan ZI pada 6 (enam) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan pada masing-masing UPT.

TPI Inspektorat Jenderal memberikan apresiasi yang baik terhadap upaya dari keempat UPT tersebut dalam usaha dan Upaya membangun Zona Integritas menuju WBK pada satuan kerjanya masing-masing. Kemudian dalam sesi tanya jawab, TPI Inspektorat Jenderal memberikan saran serta masukan terhadap dokumen data dukung yang perlu dilakukan perbaikan terhadap 6 (enam) area perubahan serta menghimbau agar meningkatkan kualitas Pembangunan ZI pada masing-masing UPT yang telah menyampaikan paparan. Di akhir kegiatan desk evaluasi, TPI Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi lapangan pada masing-masing UPT.

Zona Integritas (ZI) di lingkungan Instansi Pemerintah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah melalui proses penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) yang memenuhi sebagian besar program (6 Area Perubahan).

WBK merupakan sebuah predikat kepada instansi atau lembaga yang telah berhasil melakukan Reformasi Birokrasi di instansi lembaganya. Tanpa adanya predikat WBK sekalipun, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat harus tetap dilakukan dengan berpedoman pada SOP yang berlaku. Diharapkan dengan evaluasi ZI ini, jajaran Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan ZI di seluruh Satuan Kerja. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024)

Palangka Raya - Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Kerja Dan Produksi Wilayah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 telah memasuki hari terakhir, Selasa (14/05/2024).

Selama dua hari, peserta yang merupakan Pejabat dan Pelaksana Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Tengah telah dipandu oleh 4 Narasumber terdiri dari 2 orang Narasumber Internal Kemenkumham yakni dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 2 orang dari external Kemenkumham yakni Kanwil Ditjen Penbendaharaan prov. Kalimantan Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Menutup kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S.) mengatakan bahwa segala materi dan teknis kerja yang telah dipaparkan dapat diimplementasikan ke dalam unit kerja masing-masing peserta.

“Tentunya banyak hal-hal teknis yang sudah Saudara diskusikan dan mencoba mencari solusi untuk Implementasi kinerja dan pelayanan di UPT masing masing.”, Ungkap Kadiv Pemasyarakatan.
Kadiv Pemasyarakatan juga berharap agar dapat memberikan dampak positif kepada peserta dan demi mencapai Pemasyarakatan Maju.

“Program pembinaan kemandirian yang optimal diharapkan mampu menjawab tantangan dan perubahan paradigma pelayanan serta menjawab harapan masyarakat ke depan melalui kemampuan petugas untuk bertransformasi dengan bekerja secara PASTI dan BerAhklak demi Pemasyarakatan Maju”, Tutup Kadiv Pemasyarakatan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Divisi Keimigrasian menerima Koordinasi dari SAT BRIMOB Polda Kalimantan Tengah. Koordinasi ini dalam rangka rencana kegiatan Menembak Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Divisi Keimigrasian yang akan dilaksanakan di Lapangan Tembak Satuan Brimob Polda Kalimantan.

Pada hari sebelumnya Personil dari Divisi Keimigrasian Bidang Penindakan Keimigrasian telah melakukan Koordinasi ke Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah. Kedatangan Personil dari Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah diterima langsung oleh Bapak Muhammad Irham selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bapak Hendar Setiawan selaku kepala Sub. Bidang Penindakan Keimigrasian beserta staf dari Divisi Keimigrasian;

Bapak Jeferson selaku personil dari Satuan Brimob Polda Kalimantan menyampaikan kesiapan terkait usulan dari Kantor Wilayah dan siap untuk bekerja sama dan mendukung dalam terlaksana dan keberhasilan kegiatan Menembak Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Divisi Keimigrasian sesuai dengan Anggaran, Waktu dan Tempat yang telah dijadwalkan. (Reddok, Humas Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi: