Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti Penyampaian Arahan Kepala Biro Perencanaan terkait Penyusunan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI secara daring melalui Zoom Meeting, (Senin, 05/08/2024).
Pengarahan ini dieselenggarakan Dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu dan penelaahan RKA-K/L TA 2025, terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian seluruh satuan kerja dalam menyusun anggaran untuk menghasilkan belanja yang berkualitas.
Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah bersama jajaran pegawai Subbag Program Pelaporan serta Operator RKAKL masing-masing DIPA pada Kantor Wilayah menyimak pengarahan yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan (Ida Asep Somara).
Dalam paparannya, Kabiro Ida memfokuskan penyampaiannya terkait anggaran Kemenkumham di tahun 2025, yang mana pagu anggaran di tahun tersebut meningkat dibandingkan anggaran di tahun 2024. Selanjutnya dalam pemaparannya mengenai anggaran yang terbagi dalam 4 program, Ida mengingatkan seluruh Satker Kemenkumham untuk memperbaiki beberapa perilaku belanja yang menjadi perhatian oleh Biro Perencanaan.
Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan dalam setiap tahap penyusunan anggaran. "Pimpinan harus aktif terlibat dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi," ujarnya.
Selain itu, Ida Asep juga menyoroti pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik serta disiplin dalam pelaksanaan perjalanan dinas mengingat perlu alokasi anggaran terkait penyelenggaraan test CPNS "Setiap rupiah yang kita keluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan," tegas beliau.
Menutup pengarahannya, selain menyampaikan mengenai kebijakan perencanaan penganggaran serta catatan reviu APIP dan penelaahan DJA, Kabiro Ida juga menyampaikan 17 atensi pengendalian belanja yang diharapkan bisa ditindak lanjuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham secara sungguh – sungguh.
“Kami harap rekan – rekan bisa menjalankan seluruh atensi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga kinerja kita kedepannya bisa semakin lebih baik” terang Kabiro Ida. “Saya harap rekan – rekan perencana anggaran juga bisa menentukan urgensi dalam pengalokasian anggaran dengan tepat agar kebutuhan bisa terpenuhi” tambah Ida dalam pengarahannya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024)
Dokumentasi Foto :
